Jakarta/Bandung – Wakil Masyarakat Sipil dalam Tim Pelaksana Extractive Indutsries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia bersama perwakilan sejumlah Civil Society Organization (CSO) hadir dalam workshop yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta pada 13 Februari 2023 dan dilanjutkan pada 17 Februari 2023 di Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Kementerian ESDM, Bandung. Rapat tersebut bertujuan untuk ntuk memberikan pemahaman yang sama tentang strategi komunikasi EITI Indonesia 2023-2024 dan pendalaman dalam implementasikan pada rencana kegiatan kedepan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan, partisipasi, kesadaran, dan pemahaman dari kementerian/lembaga terkait, perusahaan migas dan minerba, pemerintah daerah penghasil, CSO dan publik pemerhati industri ekstraktif. Rapat yang mengagendakan pemaparan rencana/agenda komunikasi secara umum dan yang terkait dengan topik transparansi/tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA); Roadmap dan Action Plan yang Do-able, Work-able dan Sustainable dalam periode 2023-2024; dan Menyepakati hal-hal teknis untuk komunikasi bersama tersebut, dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, perwakilam Indonesia Mining Association (IMA), perwakilan Asosiasi Pengusah Batubara Indonesia (APBI), Perwakilan World Bank, Tim Konsultan Komunikasi, dan CSO terkait. Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat EITI Indonesia, memaparkan strategi komunikasi yang cukup holistik. Dari tujuan utama yakni brand awareness EITI hingga menurunkannya kembali dalam bentuk rincian outcomes, output, aktivitas, key message, maupun pemetaan pemangku kepentingan yang akan terlibat. Ruang lingkup kegiatan juga telah ditentukan pada beberapa hal yakni stakeholder engagement, media management, social media engagement, dan owned media. Sekretariat EITI Indonesia juga memaparkan Rencana Aksi (Renaksi) yang juga cukup detail dengan menawarkan bentuk kegiatan dan sasaran yang lebih spesifik, bahkan turut mencantumkan perkiraan anggaran yang diperlukan dari setiap kegiatan. Menanggapi hal tersebut, Tim Riset Publish What You Pay (PWYP) Indonesia – IDEA Yogyakarta melalui Program Engaging Communities in a Just Transition through EITI Implementation, yang diwakili Tenti Novari, mengusulkan perlu ditambahkan aspek khusus yakni community engagement dalam ruang lingkup strategi. Sebab pelibatan masyarakat belum tergambar dengan jelas, sehingga perlu dimasukkan dan berharap tidak digabung dalam aspek stakeholder engagement. Mengingat pendekatan dengan masyarakat memerlukan strategi khusus, sehingga perlu dibedakan dari unsur stakeholder lain seperti pemerintah ataupun akademisi. Terlebih berdasarkan temuan riset program di Morowali Utara, masyarakat terdampak masih banyak yang belum mengetahui tentang EITI. Dalam forum tersebut, PWYP Indonesia, juga menanggapi beberapa aspek lainnya. Pertama, dalam melakukan akselerasi pengarusutamaan EITI, perlu dipastikan pelibatan pemerintah daerah tidak terbatas di tingkat provinsi namun juga menyasar pemerintah kabupaten, bahkan bila memungkinkan turut melibatkan perwakilan pemerintah desa. Kedua, PWYP Indonesia juga mengusulkan agar setiap Kementerian terkait lebih aktif dalam mengeluarkan rilis dengan isu yang spesifik terkait EITI mengingat aktivitas tersebut fleksibel dari sisi anggaran. Sebab persoalan anggaran juga menjadi perhatian kementerian untuk merealisasikannya di tahun 2023, mengingat perencanaan anggaran dalam K/L perlu dilakukan sejak satu tahun sebelumnya. Di akhir diskusi, peserta dari stakeholders terkait menyepakati untuk melakukan kolaborasi dalam kerangka implementasi Renaksi strategi komunikasi EITI Indonesia. Penulis: Wicitra Diwasasri Reviewer: Aryanto Nugroho