Manila - Indonesia, sebagai salah satu dari delapan negara pendiri Open Government Partnership (OGP), terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. OGP, sebuah inisiatif global yang lahir pada 2011, menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) guna mewujudkan praktik keterbukaan pemerintah. Perubahan iklim menjadi isu mendesak, khususnya di kawasan Asia-Pasifik yang dikenal sebagai wilayah paling rentan. Untuk itu, transisi energi yang cepat, transformatif, dan berkeadilan menjadi salah satu upaya mitigasi yang digencarkan. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan keterbatasan pendanaan masih menghambat langkah tersebut. Di tengah situasi ini, Ecological Fiscal Transfer (EFT) muncul sebagai solusi pendanaan yang menjanjikan. EFT mengalokasikan dana dari pemerintah pusat ke daerah berdasarkan indikator kinerja ekologis. Hingga 2024, sebanyak 40 pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi mekanisme ini dengan total pendanaan mencapai Rp355,4 miliar. Komitmen OGP selaras dengan kewajiban Perjanjian Paris. Dengan mengintegrasikan keduanya, pemerintah dapat memperkuat transparansi pendanaan iklim, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Data terbuka dan akses informasi yang luas juga memungkinkan masyarakat memantau inisiatif iklim dan menuntut akuntabilitas pemerintah secara lebih efektif. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan The Asia Foundation (TAF) selenggarakan Hybrid Side Event bertajuk Memperkuat Implementasi Ecological Fiscal Transfer Melalui Implementasi Open Government Partnership dalam gelaran The 2025 OGP Asia and the Pacific Regional Meeting di Manila pada 5 Februari 2025. Side event yang dimoderatori oleh Mouna Wasef, Kepala Divisi Riset dan Advokasi PWYP Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog tentang pendekatan pemerintahan terbuka dan alternatif pendanaan untuk mengatasi krisis iklim. R. Alam Surya Putra, Direktur Unit Lingkungan dan Aksi Iklim The Asia Foundation Indonesia, menyoroti latar belakang pengembangan EFT. Kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan akibat pembangunan menjadi pemicu utama. Dengan alokasi anggaran perlindungan lingkungan yang terbatas di daerah, EFT hadir sebagai alternatif kebijakan melalui skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), dan Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE). Hingga kini, konsep TAPE dan TAKE telah diadopsi oleh 43 pemerintah daerah, mencakup 5 provinsi dan 31 kabupaten/kota. Dampaknya terlihat pada penurunan kasus kebakaran hutan serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan. Mutmainah Korona, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palu, membagikan pengalaman implementasi Alokasi Anggaran Desa Berbasis Ekologi (ALAKE) di Palu. Inisiatif ini mendorong desa untuk mengembangkan program konservasi dan pembangunan hijau. ALAKE di Palu lahir dari tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, pencemaran akibat pertambangan, dan pengelolaan sampah yang buruk. Melalui skema ini, pada 2023, Rp611 juta dialokasikan untuk 10 kelurahan dengan kinerja ekologis terbaik, berdasarkan indikator seperti pengelolaan sampah dan reboisasi. Sedangkan L. Budhi Yuwono, Kepala Bappeda Kabupaten Siak, menjelaskan bagaimana TAKE mendukung misi “Siak Hijau”. Kabupaten Siak menghadapi ancaman lingkungan akibat industri berbasis sumber daya alam, seperti kebakaran hutan dan degradasi ekosistem mangrove. Didukung Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022, TAKE memfasilitasi program reboisasi, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih, sekaligus memberikan insentif kinerja kepada desa-desa. Side event ini menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah dan inovasi pendanaan seperti EFT dapat menjadi katalis dalam menghadapi krisis iklim. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, OMS, dan masyarakat, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.