Jakarta - Dalam rangkaian Open Government Week (OGW) 2025, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia berkolaborasi dengan Sekretariat Extra Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia selenggarakan Webinar bertajuk Teknologi Inklusif untuk Penguatan Akses Masyarakat dan Transparansi Data Sektor Ekstraktif yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 23 Mei 2025. Dengan tema "Big Idea, Bold Reform, Collective Action", OGW 2025 yang dilaksanakan pada 19-23 Mei 2025 mengajak komunitas global untuk berpikir besar, bertindak tegas, dan bekerja bersama demi mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan global saat ini. OGW merupakan merupakan agenda global tahunan lebih dari 70 negara anggota Open Government Partnership (OGP) berupa kegiatan serentak selama satu minggu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keterbukaan pemerintah. Webinar ini dibuka oleh Maharani Wibowo, Direktur Kebijakan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang merupakan Point of Contact (PIC) OGP Indonesia. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa keterbukaan data bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju partisipasi bermakna. “Kita harus memastikan data tidak hanya tersedia, tapi juga dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lingkar tambang dan terdampak langsung oleh kegiatan industri ekstraktif,” ujarnya. Diskusi ini dipandu oleh R. Mouna Wasef, Kepala Divisi Advokasi dan Riset PWYP Indonesia, yang membuka forum dengan penekanan pentingnya inklusivitas dalam pengelolaan data publik sektor sumber daya alam. “Apakah dengan adanya data yang bisa diakses secara daring, masyarakat yang benar-benar berada di lingkar tambang dapat mengaksesnya? Apakah informasi yang diberikan itu cukup terperinci, tepat sasaran, atau relevan dengan kebutuhan masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari adanya operasi pertambangan,” tanya Mouna. Catur Kurniadi, perwakilan Sekretariat EITI Indonesia menyampaikan kehadiran Portal Data Industri Ekstraktif, hasil kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Sekretariat EITI Indonesia. Portal ini memuat data tentang legalitas, perizinan, produksi, ekspor, penerimaan negara, serta distribusi dana bagi hasil. Catur, yang juga perwakilan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM, menjelaskan manfaat dari digitalisasi pelaporan data EITI melalui portal tersebut. “Pelaporan yang sebelumnya memakan waktu tujuh hingga sembilan bulan, kini bisa diselesaikan dalam lima bulan saja. Data juga tersedia dalam format open data yang dapat diakses dan digunakan masyarakat dengan lebih mudah,” kata Catur. Untuk memastikan data benar-benar menjangkau masyarakat luas, Irendra Radjawali, Board PWYP Indonesia dan scholar activist, memperkenalkan pendekatan visualisasi data yang sederhana dan dapat disebarluaskan melalui WhatsApp. “Kami ingin data tak hanya bisa diakses, tapi juga dipahami dan digunakan oleh warga. Karena itu, kami melatih masyarakat lokal untuk menyampaikan data melalui infografis sederhana. Titik tertinggi dari kecanggihan adalah menjadi sederhana,” ujarnya. Dari perspektif internasional, Sandra Milena Rojas, Senior Policy Officer EITI International, menekankan bahwa transisi energi harus disertai dengan keterlibatan komunitas dan akses data yang adil. “Kami melihat bahwa komunitas menghadapi tantangan serupa di berbagai negara seperti data yang sulit diakses, tidak selalu tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan. Indonesia menjadi contoh penting dalam memperbaiki tantangan ini lewat portal data yang inklusif,” jelasnya. Webinar ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk memperkuat keterbukaan informasi sektor ekstraktif. OGP dan EITI terus berperan sebagai platform strategis untuk memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. (AS/AN)