Skip to main content

Konsultasi Komite Pengarah Open Government Partnership

Sebagai persiapan untuk Pertemuan Sub-komite Kriteria dan Standar OGP di…


Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan

Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019…


Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009…


Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU…


Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba

Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih…


NTB dan Aceh Cerita Satu Data

Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat…


Menelisik Pasal-pasal Inkonstitusional dalam RUU Cipta Kerja

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah,…


Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Publik

Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan…


Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham

JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah…