EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) menggelar pertemuan Multi Stakeholder Group di Manila, Filipina pada 8-10 Juni 2015 yang membahas implementasi standar baru dalam laporan EITI yang ditetapkan 2013 lalu di Sidney, Australia. Sedikitnya tujuh negara hadir dalam pertemuan multistakeholder tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Mongolia, Myanmar, Timor Leste, Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea.

Kegiatan MSG kali ini menjadi sarana untuk mensosialisasikan standar baru EITI tersebut, dan menggali informasi apakah standar tersebut sudah relevan dengan masing-masing negara atau tidak.

Dalam standar baru EITI 2013, terdapat sejumlah informasi yang wajib tersedia seperti informasi tentang subnational transfer (DBH), social expenditure, state ownership, production data, licensing, cadastre system, dan SOE. Sedangkan data yang sifatnya masih perlu didorong dalam laporan EITI yaitu beneficial ownership, contracts, transportation fee, sales of production dan infrastructure provision.

Selain pertemuan MSG, kegiatan yang masih dalam satu rangkaian acara adalah Asia Regional Data Visualization Bootcamp. Workshop ini bertujuan membuat laporan EITI agar dapat digunakan dalam menciptakan debat, cerita, dan visualisasi yang nantinya bisa dipakai sebagai tools dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap EITI dan industri ekstraktif.

Data Visualization Bootcamp ini dimulai dari presentasi oleh teman di data.gov.ph. Perwakilan dari data.gov.ph ini mempresentasikan bagaimana mengkomunikasikan data, penggunaan pipeline, visualisasi artikel koran, dan bagaimana memvisualisasikan data dalam laporan EITI dalam bentuk infografis dan bentuk visual lainnya. Peserta yang berpartisipasi berasal dari beragam profesi. Selain dari tim data kreatif dari data.gov.ph, praktisi data dari perwakilan tiap negara juga turut berpartisipasi dalam meramaikan workshop ini.

Dewi Andini perwakilan dari PWYP Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut menanggapi positif data workshop yang diikutinya. “Data workshop ini menarik, karena kami belajar bagaimana membuat cerita dari data-data EITI agar lebih mudah dipahami oleh publik dan memvisualisasikannya dalam infografis. Dari peserta dengan latar belakang beragam dan dari data-data yang sama dapat muncul visual dan cerita yang menarik dan kreatif,” ujar Dewi. EITI merupakan sebuah standar yang disepakati secara internasional untuk menciptakan transparansi industri ekstraktif. Transparansi disini berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dalam industri ekstraktif. Pembayaran dan pendapatan tersebut direkonsiliasi oleh sebuah administrator yang kredibel dan independen dalam menerapkan standar pengauditan internasional.

Standar EITI terbaru (2013) memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas yang lebih menyeluruh pada tiap nilai rantai industri ekstraktif dibandingkan dengan standar-standar sebelumnya. Standar baru berisi poin-poin mengenai informasi kontekstual agar laporan EITI lebih mudah dimengerti, membuat EITI menjadi lebih relevan di tiap negara, tingkat keterbukaan informasi yang lebih baik dan akurat, serta seperangkat aturan yang lebih jelas. Indonesia sebelumnya telah menjadi negara berstatus patuh (compliant) terhadap EITI pada tahun 2014, namun kemudian mendapat status suspend di tahun 2015 karena keterlambatan dikeluarkannya laporan EITI Desember 2014.