TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi dan komunitas seperti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Enter Nusantara dan Fossil Free UKI menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Ahad, 22 Juni 2025. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal proses seleksi anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan (APK) periode 2026-2030 yang saat ini sedang berlangsung. Mouna Wasef, Kepala Divisi Riset dan Advokasi PWYP Indonesia menilai komposisi anggota pemangku kepentingan DEN periode 2020 - 2025 tidak inklusif, seperti minimnya keterwakilan perempuan. Kehadiran perempuan sebagai APK DEN terjadi karena adanya pergantian antar waktu (PAW) pada pertengahan 2023 lalu. Ini menunjukkan isu energi seakan menjadi male dominated. "Perempuan seakan semakin jauh dari ruang-ruang lembaga yang berkaitan dengan energi. Oleh karenanya, pada seleksi DEN ini, PWYP Indonesia mendorong afirmasi 30 persen kuota perempuan dalam komposisi APK DEN yaitu dua atau tiga orang diisi oleh perempuan," kata Mouana yang juga juru bicara aksi tersebut kepada Tempo, 22 Juni 2025. Selain itu, PWYP Indonesia mendorong terpilihnya APK DEN yang progresif dan transformatif untuk mencapai target 23 persen energi terbarukan pada 2030. APK DEN saat ini masih berparadigma pro fosil yang terlihat dari salah satu kebijakan yang dihasilkan yaitu revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pada revisi terbaru ini malah menurunkan target energi terbarukan menjadi 17-19 persen pada 2025, padahal sebelumnya target pada 2025 adalah 23 persen. "Tidak tercapainya target energi terbarukan ini tentu dipengaruhi juga oleh ragam kebijakan yang dihasilkan oleh kementerian teknis. Namun, DEN seharusnya dapat memainkan peran yang lebih baik dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral, sesuai dengan amanat dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi," ujar Mouna. Ia pun menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye pengawasan publik terhadap proses seleksi yang dinilai penting untuk masa depan kebijakan energi nasional. Ia menyampaikan bahwa para peserta aksi membawa lima tuntutan utama yang mencerminkan sikap dan harapan masyarakat sipil terhadap proses seleksi DEN. Menurut Mouna, aksi ini bertujuan untuk mendorong agar seleksi anggota DEN dapat berlangsung secara transparan, inklusif, serta mengakomodasi kebutuhan akan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. “Kami ingin anggota DEN yang terpilih mampu menjawab tantangan transisi energi berkeadilan dan mendukung kebijakan yang selaras dengan arah global menuju energi berkelanjutan,” ujarnya. Lima Tuntutan Masyarakat Sipil Tuntutan pertama yang disampaikan oleh massa aksi adalah pentingnya memastikan bahwa kandidat anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mendorong transisi energi berkeadilan. Mereka menolak kandidat yang masih mendukung atau mempertahankan ketergantungan Indonesia pada energi fosil, dan sebaliknya mendesak agar kebijakan energi nasional sejalan dengan target global seperti pencapaian net zero emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal.