Kelembagaan Hulu Migas Usulan Masyarakat Sipil
Debat publik di media terkait Revisi UU Migas mengerucut pada isu kelembagaan.…
11 Poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Berikut adalah 11 poin Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil:
Keterbukaan Informasi dan Transparansi CSR di Sektor Industri Ekstraktif
Materi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What…
Positioning Note: Kedaulatan Energi untuk Masyarakat Provinsi Riau
Sampai saat ini belum semua masyarakat di Provinsi Riau bisa mengakses listrik.…
Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi
Pasca-Koordinasi dan Supervisi (KorSup) di sektor mineral dan batubara…
Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak…
Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba (Permen 07/2014)
PWYP Indonesia mendorong reformasi kebijakan pada sektor minerba, salah satunya…
Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014
Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang…
Membela dari Udara (Fighting for the Space)
Video pendek tentang peran dari teknologi inklusif, drone, dalam menjaga hak…
Position Notes: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/2001
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22…