Korupsi tetap menjadi pusat tantangan global yang kita hadapi – mulai dari konflik hingga perubahan iklim hingga upaya pemulihan pandemi. G20 telah berulang kali menyatakan komitmen untuk memerangi korupsi. Pada tahun 2021, G20 memperbarui komitmennya untuk “tidak menoleransi korupsi di sektor publik dan swasta dan untuk mencapai tujuan bersama dalam perang global melawan korupsi”. Ini juga mengadopsi Rencana Aksi Anti-Korupsi 2022-2024, menyoroti prioritasnya untuk 2 tahun ke depan, yang diinformasikan oleh sesi khusus pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGASS) melawan korupsi. Komitmen-komitmen ini tidak dapat diwujudkan kecuali G20 menempatkan agenda anti-korupsi di depan dan di tengah semua prioritas kebijakannya, dan bertanggung jawab atas implementasi komitmen-komitmen masa lalu. Dalam hal proses, G20 telah membuat kemajuan- melalui komunike, kuesioner Pelaporan Akuntabilitas yang lebih terfokus yang diperkenalkan pada tahun 2020, dan pembuatan perpustakaan sumber daya digital pada tahun 2021 misalnya. Tetapi prosesnya masih kurang transparan dari yang seharusnya; implementasi komitmen tetap menjadi tantangan; dan isu-isu prioritas terus didiskusikan tanpa masukan yang cukup dari kelompok-kelompok yang paling terpengaruh oleh hasil kebijakan yang direkomendasikan.

C20 menegaskan kembali perlunya Kelompok Kerja Anti-Korupsi G20 (ACWG) untuk:

i) Membangun budaya belajar di antara negara-negara anggota untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan untuk lebih memahami kompleksitas lokal yang menunda atau mencegah implementasi komitmen dan mengidentifikasi cara untuk mengatasinya melalui Alat Pembelajaran Anti-Korupsi G20; dan

ii) Memprioritaskan keterlibatan yang lebih besar dengan masyarakat sipil melalui konsultasi berkelanjutan dengan OMS dengan membagikan dokumen hasil yang relevan dengan masyarakat sipil secara tepat waktu; memastikan keterlibatan yang lebih dalam dari OMS dalam pertemuan Kelompok Kerja G20; dan meningkatkan keterlibatan G20 ACWG dengan Kelompok Kerja G20 lainnya untuk memastikan anti-korupsi dianggap sebagai isu lintas sektoral.