Salah satu tantangan utama organisasi masyarakat sipil ialah menyangkut kemandirian dalam memperoleh pendapatan yang bersifat tidak bergantung serta berkelanjutan. PWYP Indonesia sebagai organisasi koalisi yang menyadari tantangan serupa, berupaya menyusun pengembangan kemandirian ekonomi guna mendukung kerja-kerja koalisi. Oleh karena itu, Sekretariat Nasional PWYP Indonesia menyelenggarakan Workshop Penyusunan Roadmap Kemandirian Ekonomi Organisasi, pada Senin (20/09) lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan peta jalan dan strategi yang diperlukan. Turut hadir perwakilan dari anggota koalisi yang terdiri dari 29 organisasi, serta Badan pengarah PWYP Indonesia. Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, dalam pembukaannya menjelaskan bahwa forum ini ditujukan untuk sosialisasi sekaligus konsultasi terkait peta jalan strategi pengembangan kemandirian ekonomi organisasi yang telah disusun oleh Seknas PWYP Indonesia untuk empat tahun ke depan. “PWYP Indonesia dalam hal ini mendapatkan dukungan dari Ford Foundation melalui program BUILD yang mencakup dua area, yakni peningkatan kapasitas dan kemandirian organisasi.” Ujar Aryanto. Lebih jauh, Aryanto menjelaskan bahwa PWYP Indonesia sebelumnya telah menyusun Project Milestones 5 tahunan, dimana pada tahun pertama telah dilakukan sejumlah kegiatan mulai dari assessment kebutuhan koalisi, penyusunan Rencana Strategi (Renstra), serta melakukan putaran kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) diantaranya pelatihan digital security, advokasi, serta workshop standar keuangan ISAK 35. Menurut Aryanto, kegiatan pelatihan tersebut ini akan dilanjutkan pada bulan-bulan mendatang. Adapun di tahun kedua (2021-2022), kegiatan program Build ini sebagaimana dijelaskan Aryanto dalam presentasinya, akan difokuskan pada tindak lanjut berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, desain pengembangan bisnis (Business Development Design), Knowledge Sharing System, New Business Enterprises, serta pembentukan Entrepreneurship Center. Secara umum, Aryanto menjelaskan bahwa strategi pengembangan bisnis tersebut yaitu pembuatan unit usaha baru yang akan melibatkan peran sekretariat nasional maupun anggota koalisi PWYP Indonesia. Unit usaha yang dimaksud mencakup jasa konsultan/pelatihan, serta unit usaha ritel yang akan menjual produk-produk hasil pemberdayaan komunitas. Sementara Entrepreneur Center akan berfokus sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pendukung mulai dari pendampingan (assistant/mentoring), pelatihan (training), hingga pengembangan bisnis dan pemberian hadiah (award) bagi setiap anggota yang terlibat. Aryanto berharap dengan adanya inisiatif ini, setiap anggota koalisi baik yang belum maupun yang sudah memiliki unit usaha, dapat mengembangkan potensi produk-produknya serta perluasan akses terhadap pasar (market), modal (capital) serta jaringan dan kerjasama (networks & partnership) yang diperlukan. Strategi pengembangan kemandirian ekonomi bagi organisasi ini, ujar Aryanto, “selaras dengan Pasal 16 Ayat 2 Statuta PWYP Indonesia, dimana Koordinator Nasional bersama dengan Badan Pengarah yang dimandatkan untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan PWYP Indonesia sebagai koalisi dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar organisasi dan kode etik seperti good corporate governance dan corporate sustainability.” Agung Budiono, sebagai Anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia, menyampaikan pandangan bahwa dalam menjalankan bisnis yang paling penting adalah eksekusi. Menurutnya, “PWYP Indonesia sudah memiliki fondasi dasar (baseline) terhadap komoditas-komoditas milik anggota yang bisa dimonetisasi.” Sehingga, ia menyarankan agar PWYP Indonesia dapat merealisasikan program dan strategi tersebut sambil berjalan (learning by doing). Sementara Wasingatu Zakiyah, yang juga merupakan Anggota Badan Pengarah PWYP Indonesia, mengingatkan bahwa mindset yang harus dibangun dalam berbisnis berbeda dengan cara advokasi. Sehingga diperlukan tenaga-tenaga profesional dan mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota supaya lebih siap ketika diluncurkan. Aryanto yang menyerap aspirasi serta pengalaman dari masing-masing perwakilan organisasi yang hadir, menutup diskusinya dengan menyimpulkan bahwa rencana ini merupakan ujian bagi koalisi PWYP Indonesia untuk “naik kelas”. Sehingga, dirinya berharap dukungan dari seluruh anggota agar inisiatif ini dapat segera dieksekusi. (CRA)