Kelompok masyarakat sipil Civil 20 atau C20 telah menyerahkan komunike C20 kepada pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu C20 juga menyampaikan policy pack atau rekomendasi kebijakan dalam sejumlah isu. Dalam komunike yang berisi delapan poin itu salah satunya meminta agar para pemimpin G20 menyisihkan perbedaan di antara mereka untuk mencapai solusi atas krisis yang tengah dialami dunia saat ini. Sherpa C20 Ah Maftuchan mengatakan bahwa pembahasan policy pack dan komunike telah dilakukan secara menyeluruh, terperinci, dan melibatkan diskusi serta dialog yang tak terhitung jumlahnya antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. “Lebih dari 50 diskusi, pertemuan, seminar, dialog kebijakan dan konsultasi telah diselenggarakan,” kata Ah Maftuchan tentang proses pengembangan C20 Policy Pack yang inklusif dan partisipatif pada KTT C20 di Bali, Kamis (6/10). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya atas solusi substansial yang diajukan oleh masyarakat sipil. Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, ia menyatakan G20 membutuhkan advokasi dan rekomendasi dari C20 untuk memperkuat kebijakan pemerintah. “Saya telah melihat inklusivitas C20 di mana 668 anggota di seluruh dunia hadir. Inklusivitas sangat penting untuk mempromosikan inklusi sosial pasca pandemi. C20 memiliki peran penting sebagai mitra kunci dalam memberikan rekomendasi untuk membantu masyarakat mengatasi situasi saat ini,” ujar Airlangga. Dia menambahkan harapannya agar inklusivitas ini dapat dipertahankan. “Sebab G20 membutuhkan advokasi dan rekomendasi dari C20 untuk memperkuat kebijakan kami. Policy Pack akan menjadi sudut pandang yang berharga,” tambahnya. Co-Chair C20, Aryanto Nugroho mengatakan penyerahan Komunike dan Policy Pack tidak akan menjadi aksi terakhir C20 untuk berkomunikasi dengan para pemimpin G20. C20 berencana untuk mengadakan rangkaian kegiatan lain menjelang KTT G20 mendatang pada bulan November dan mengatur side event selama KTT G20. “Para pemimpin C20 berencana serah terima presidensi dari Indonesia ke India, mengawasi rekomendasi C20 dan implementasi komitmen G20,” ujar Aryanto. Berikut delapan poin komunike C20 yang telah diserahkan kepada pemerintah:

• Dunia akan menyaksikan G20 Leaders’ Summit 2022 di Bali pada 15-16 November. Besar harapan kami bahwa KTT ini akan membawa solusi untuk mengatasi krisis global yang sedang kita hadapi.
• Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa hingga saat ini, krisis global masih berlanjut sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan konflik antara Ukraina-Rusia dan konflik di negara lain. Jutaan orang menderita krisis multidimensi: kesehatan, pangan, energi, kemanusiaan, iklim, dan keuangan. Sebagai organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, kami meminta para pemimpin G20 untuk bekerja bahu-membahu untuk mempromosikan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan meningkatkan upaya pemulihan untuk menyelesaikan situasi global saat ini.
• Kami mencatat bahwa banyak pertemuan menteri G20 gagal menghasilkan deklarasi menteri. Ini menjadi perhatian besar bagi kami, karena menunjukkan bahwa G20 belum mampu mengesampingkan perbedaan mereka, malah fokus pada kepentingan mereka sendiri.
• Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa Recover Together, Recover Stronger hanya dapat dicapai jika G20 berkolaborasi, tidak hanya dengan negara-negara anggota G20, tetapi juga dengan negara-negara lain yang memiliki tujuan yang sama, berkomitmen dalam upaya bersama untuk pulih dari pandemi, tanpa meninggalkan siapa pun, dengan masukan dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil.
• KTT C20 2022 adalah acara global Organisasi Masyarakat Sipil dari 65 negara di 5 benua. Kami berkumpul di sini untuk menekankan bahwa solidaritas global adalah apa yang kami butuhkan untuk menemukan solusi bagi masalah dunia. Kami berasal dari latar belakang yang beragam, tetapi kami percaya bahwa kami harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama kami: kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan.
• Kami, warga dunia, di sini untuk mempromosikan Arsitektur Kesehatan Global yang Adil dan Inklusif, Keadilan Iklim dan Transisi Energi yang Adil, Keadilan Pajak dan Keuangan Berkelanjutan yang Inklusif, Transformasi Digital Inklusif. Dengan mempertimbangkan urgensi kesetaraan gender, penyandang disabilitas, aksi kemanusiaan, ruang sipil dan antikorupsi, C20 membahasnya sebagai isu lintas sektoral.
• Kami percaya bahwa topik ini harus ditangani oleh G20. C20 mengakui pentingnya prioritas G20 yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan dan Transformasi Digital. Namun, kami percaya tanpa mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, inklusivitas, kolaborasi dan berbagi sumber daya keuangan, prioritas ini mungkin tidak dapat menyelesaikan akar penyebab masalah.
• Terakhir, kami ingin mengingatkan kita semua bahwa krisis multidimensi: pangan, energi, kemanusiaan, krisis iklim, dan krisis keuangan telah semakin dalam. Krisis tersebut tidak hanya menghambat agenda pembangunan tetapi berpotensi menggagalkan berbagai tujuan dan target agenda global seperti SDGs dan Perjanjian Paris, sehingga menghambat upaya G20 untuk mendorong pemulihan sosial ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, setara, dan inklusif. Oleh karena itu C20 meminta G20 untuk mengesampingkan perbedaan mereka, mengakhiri kontestasi kekuasaan, dan memprioritaskan resolusi krisis untuk memastikan pemulihan yang adil bagi semua warga negara di seluruh dunia.

Sumber: Katadata