“Saya tinggal di sebelah operasi penambangan selama bertahun-tahun. Tapi saya tidak tahu persis lokasi (resmi) dari konsesi pertambangan itu. Pendapatan hasil penambangan? Pemerintah daerah tidak pernah memberi tahu kami tentang hal itu. Mereka memang mengunjungi kami beberapa kali, tetapi hanya untuk obrolan ringan, ”ungkap seorang pemimpin adat Dayak, yang telah menyaksikan perluasan industri bauksit di kota kelahirannya. Menanggapi pernyataannya, saya bertanya kepadanya, “Mengapa kamu tidak meminta informasi seperti itu? Ini informasi publik. ” Dia tersenyum dan berkata, “Itu tidak mudah. Saya kira Anda harus mencoba melakukannya. ” Mengikuti sarannya, dalam sebuah diskusi formal dengan para pemangku kepentingan terkait industri pertambangan di distrik yang kaya bauksit, saya mengangkat masalah akses publik ke informasi tentang pendapatan pertambangan. Tanggapan pejabat pemerintah daerah mengejutkan. “Mengapa publik sangat ingin mendapatkan informasi seperti itu? Saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus mengamankan izin walikota terlebih dahulu. Jika tidak, saya dapat menyajikan angka-angka yang disajikan di forum publik sebelumnya. Yah, itu hampir sama. ”

Sudah diketahui publik bahwa industri ekstraktif telah menghasilkan pendapatan publik yang besar untuk Indonesia. Terlepas dari peran penting mereka dalam ekonomi nasional, industri ekstraktif telah dikelola secara rahasia selama beberapa dekade. Indonesia kini telah mencapai era keterbukaan baru. Hal ini ditandai oleh penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. Secara teori, publik sekarang dijamin aksesnya ke informasi publik. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi inisiatif global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan), Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI). Mengingat partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP), ada beberapa langkah progresif dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan untuk mendorong keterbukaan yang lebih besar. Namun, ruang untuk perbaikan tetap terbuka lebar.

Hambatan untuk Keterbukaan yang Lebih Besar

Sudah delapan tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOI). Beberapa bagian pemerintahan telah menunjukkan kemajuan besar. Kabupaten Indragiri Hulu membuat terobosan dengan memiliki daftar khusus informasi publik di sektor industri ekstraktif, yang penting, mengingat peran besar sektor ini dalam perekonomian lokal. Penduduk asli Talang Mamak, yang tinggal di dekat lokasi ekstraktif di hutan hujan tropis di Kabupaten Indragiri Hulu, berhasil mengakses dokumen mengenai penilaian dampak lingkungan. Tetapi di beberapa daerah, semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Pemerintah mengunci informasi publik atas nama kerahasiaan negara. Kinerja campuran pemerintah seperti itu telah merugikan publik. Hak publik atas informasi seringkali sepenuhnya diabaikan, sehingga membatasi sejauh mana partisipasi publik diwujudkan.

Namun, begitu informasi diungkapkan, masalah belum tentu terselesaikan. Meskipun menerima informasi, publik mungkin tidak mendapat manfaat, karena informasi yang diberikan mungkin melibatkan istilah dan konsep teknis, terutama di industri ekstraktif. Laporan EITI telah berhasil mengungkapkan pendapatan dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, informasi yang dulu dikunci. Tetapi kompleksitas dan jumlah data dalam laporan membuatnya sulit untuk dipahami dan dianalisis. Dengan demikian, mencegah penggunaan dan partisipasi yang bermakna oleh publik untuk terlibat dalam diskusi tentang temuan laporan atau bahkan masalah yang lebih besar. Mengungkapkan lusinan spreadsheet mungkin berguna bagi beberapa orang, seperti peneliti, OMS, dan entitas bisnis. Tetapi bagi publik secara umum, konteks diperlukan untuk dapat sepenuhnya memahami. Dengan demikian, kita perlu menyederhanakan data yang kompleks tanpa mengurangi maknanya.

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi partisipasi publik dalam memantau agenda pembangunan dengan mengembangkan LAPOR, sebuah mekanisme pelaporan warga negara. Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan keluhan, dari layanan publik hingga masalah lingkungan. Namun, untuk dapat memantau dan mengeluh, orang membutuhkan pengetahuan dan informasi dasar. Kami melihat ini dari pengalaman Pius Tomi, kepala Desa Sejotang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tomi memiliki keprihatinan besar terhadap Danau Semenduk, yang telah dihancurkan oleh perusahaan penambangan bauksit. Danau itu sangat penting bagi perekonomian lokal. Itu juga bagian dari cerita rakyat setempat. Tapi sekarang, danau itu hilang. Penduduk desa ingin mengeluh tentang hal itu. Tetapi keluhan mereka tidak ke mana-mana, karena mereka tidak memiliki informasi yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Mereka membutuhkan informasi tentang lokasi konsesi pertambangan, untuk mengklaim bahwa perusahaan bauksit melakukan operasi ilegal di Danau Semenduk – karena danau tersebut berada di luar wilayah konsesi resmi mereka.

Membawa Data Ekstraktif kepada Masyarakat

Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2015, Publish What You Pay Indonesia mengembangkan Open Mining, sebuah aplikasi berbasis Android yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa lokasi konsesi minyak, gas, dan pertambangan dan memahami pendapatan negara dan lokal, serta sosial dan kontribusi ekonomi dari industri ekstraktif. Pengembangan aplikasi berakar pada dua prinsip inti, keterbukaan informasi dan partisipasi publik, yang diterjemahkan ke dalam empat fitur utamanya.

Pertama, peta. Ini menunjukkan lokasi semua proyek industri ekstraktif yang beroperasi di Indonesia. Setelah pengguna memilih proyek tertentu, informasi lebih lanjut akan muncul, termasuk nama perusahaan yang bertanggung jawab, lokasi terperinci, komoditas, dan area konsesi serta status izin.

Kedua, pendapatan. Fitur ini secara khusus berfokus pada data dan informasi tentang kontribusi ke dana bagi hasil dari industri ekstraktif yang berbasis di distrik. Data yang diekstraksi dari laporan EITI menyoroti perbandingan antara pendapatan pemerintah dan data pembayaran perusahaan.

Ketiga, pelaporan warga. Aplikasi ini juga mengintegrasikan mekanisme pengaduan warga negara yang ada, LAPOR, untuk memfasilitasi advokasi oleh masyarakat di sekitar konsesi. Ini juga menyediakan opsi ‘berbagi’ untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang dilaporkan.

Keempat, data sosial ekonomi. Aplikasi ini menyediakan data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kabupaten. Ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan industri ekstraktif ke dalam kerangka sosial-ekonomi yang lebih besar. Secara tidak langsung, ini dapat membantu masyarakat untuk memahami peran atau kontribusi industri ekstraktif dalam perekonomian lokal.

Gagasan di balik pengembangan Open Mining adalah untuk membawa data dan informasi ekstraktif kepada orang-orang dengan cara yang ramah pengguna. Pemerintah daerah belum mengungkapkan data publik yang kritis. Open Mining dapat mengisi celah informasi asimetris. Ini dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kegiatan industri ekstraktif, mengingat banyaknya pengguna Android. Saat ini, ada sekitar 55 juta pengguna Android di Indonesia. Namun, ini bukan hanya tentang pengungkapan informasi. Ini tentang memberdayakan warga seperti Tomi dengan hak untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mereka dapat mengadvokasi perjuangan mereka. Karenanya Open Mining adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana pemerintah yang terbuka dapat memajukan kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya, Penambangan Terbuka, yang sangat berfokus pada transparansi data dan partisipasi masyarakat, secara langsung membahas Tujuan 16 tentang masyarakat yang damai, adil dan inklusif, berdasarkan pada lembaga yang kuat dan responsif.

Menempatkan data dan informasi bersama dengan mekanisme pelaporan dalam satu aplikasi adalah paket lengkap untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Publik dapat menggunakan data yang disediakan sebagai referensi untuk memeriksa apakah perusahaan melakukan kesalahan. Kemudian, warga dapat menggunakan LAPOR untuk melaporkan dan melacak tindakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan melakukan itu, publik dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. Saat ini, sekitar seratus orang telah mengunduh aplikasi. Kami berharap jumlahnya akan terus bertambah, mengingat permintaan akan transparansi di industri ekstraktif. Open Mining dapat diunduh secara bebas melalui Google Apps Store atau disini

Dalam Media , Opini, Blog | Rizky Ananda Wulan Sapta Rini | November 10th, 2016