Memperkuat Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Mempromosikan Transparansi, Mengoptimalkan Pajak dan Penerimaan Negara, serta Mendorong Pemanfaatan Secara Efektif dan Responsif di Daerah Kaya Sumber Daya Alam.

Meskipun dalam tiga tahun terakhir harga komoditas terus menurun, sektor ekstraktif masih memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Minyak, gas, mineral dan bahan terkait lainnya memberikan kontribusi 10,49% terhadap pertumbuhan ekonomi (GDP 2014) berbasis pada data Badan Statistik Nasional (2015). Namun, sektor ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah, seperti (1) bagaimana menyediakan mekanisme transparansi yang memadai (dalam hal data produksi, biaya operasional, pendapatan dan dana bagi hasil, pengelolaan pendapatan dan belanja anggaran); (2) mendorong transparansi perusahaan untuk mengurangi dan mengatasi praktik penghindaran pajak; serta (3) mengembangkan sistem yang transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pendapatan lebih guna meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, kehadiran partisipasi dan suara masyarakat, adanya pelaksanaan peraturan transparansi dan akuntabilitas yang efektif dan progresif dan adanya penurunan yang signifikan dari penggelapan pajak/penghindaran dan aliran uang illegal adalah kunci untuk mempromosikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di negara ini.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia atas dukungan The Ford Foundation menginisiasi pelaksanaan program untuk mengatasi semua hal tersebut dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan advokasi untuk mendorong reformasi yang lebih besar dalam tata kelola industri ekstraktif (terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan reformasi regulasi) untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik, adil dan berkelanjutan.

Teori Perubahan

Sebuah sistem monitoring yang baik serta pelaksanaan regulasi yang efektif akan mampu mengurangi korupsi dan aliran uang dan pajak illegal. Dengan menutup kesenjangan akses informasi yang asimetris dan mendorong partisipasi dan suara masyarakat, pemerintah diharapkan menjadi lebih responsif dalam menangani keluhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Advokasi yang kuat dari masyarakat sipil serta pengawasan kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja akan membantu memastikan kemana pendapatan dari sumber daya alam dilaokasikan, yang mana sejatinya mencakup penyediaan energi yang terjangkau untuk keluarga miskin dan terpinggirkan. Partisipasi masyarakat sipil yang substansif dalam forum multi-stakeholder sangat penting dalam pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Energi (Korsup Energi) yang dikoordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta inisiatif Pemerintah lainnya seperti kebijakan energi, inisiatif satu peta dan satu data.

Dalam jangka panjang, teori perubahan akan mengisi kesenjangan kapasitas masyarakat, perbaikan dan reformasi kebijakan, mendorong kebijakan ekonomi inklusif dan berkeadilan, mengurangi ketimpangan dan mitigasi terhadap perubahan iklim dalam mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendekatan tersebut akan dilaksanakan dalam konteks partisipasi pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam inisiatif global dan multilateral seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Open Government Partnership (OGP) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selanjutnya, pembangunan memerlukan inovasi untuk membuatnya menarik dan menjadi dinamis. PWYP Indonesia akan memanfaatkan intervensi teknologi inklusif, mengembangkan inisiatif data terbuka dan melibatkan partisipasi pemuda untuk mempromosikan perkembangan progresif dan perubahan sosial yang bermakna. Ya, kita belajar, kita berinovasi dan melakukan perubahan!

Tujuan

Mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan

Sasaran & Outcomes