Jakarta - Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menghadiri acara Satu Dasawarsa Open Government Indonesia (OGI), sekaligus Peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VII Tahun 2023-2024 di Gedung Saleh Afiff, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteng, Jakarta Pusat, pada 7 Februari 2022. Perayaan ini dihadiri sejumlah aktor pembangunan diantaranya Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Bappenas; Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); Slamet Soedarsono, Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas; Yanuar Nugroho, Envoy Open Government Partnership (OGP); Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparansi Internasional (TI) Indonesia; Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang; Amirudin, Bupati Banggai; Perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait; Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait; dan sejumlah Perwakilan Masyarakat Sipil lainnya. Pemerintah Indonesia telah sepuluh tahun aktif dalam organisasi Gerakan Kemitraan Keterbukaan Pemerintah (Open Government Partnership - OGP). Dirintis pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Brazil, Meksiko, Afrika Selatan, dan Filipina menghadirkan suatu inisiatif multinasional untuk mendorong keterbukaan pemerintah yang dinamakan OGP. Hingga tahun 2023, sudah terdapat 76 negara anggota, 106 pemerintah daerah, dan lebih dari 200 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung dalam OGP. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan, yaitu pemerintahan yang partisipatif, inovatif, akuntabel, transparan, dan inklusif. Untuk mewujudkan praktik keterbukaan pemerintah dan menjalankan keanggotaannya dalam OGP, pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI). Dalam testimoninya, Aryanto menyampaikan bahwa OGP merupakan sebuah inisiatif yang tak hanya mempromosikan dan mewujudkan keterbukaan pemerintah. Namun juga mendorong pendekatan kolaborasi antara kelompok pemangku kepentingan yang mampu berkontribusi pada lahirnya berbagai inisiatif perbaikan tata kelola. “Harus diakui sepanjang satu dasawarsa keikutsertaan Indonesia, baik sebagai inisiator maupun negara pelaksana OGP, telah banyak dihasilkan capaian dan inovasi pelayanan publik dan keterbukaan pemerintah, di tingkat nasional maupun daerah. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kuncinya, terus perkuat transparansi, buka ruang keterlibatan masyakarat sipil, kembangkan inovasi dengan ko-kreasi antar pemangku kepentingan.” ungkap Aryanto. PWYP Indonesia, sebagai salah satu bagian dari masyarakat sipil terlibat aktif dalam inisiatif OGP sejak lebih dari satu dekade lalu. Mulai dari peran sebagai wakil masyarakat sipil dalam Steering Commitee (SC) OGP Internasional 2013-2014, keterlibatan dalam sejumlah kegiatan seperti OGP Summit, OGP Local, Asia Pacific Leadership Forum (APLF), maupun mengawal pelaksanaan Renaksi OGI I sampai VI. Keterlibatan PWYP Indonesia pada OGI Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan Peluncuran RAN OGI VII Tahun 2023-2024 secara simbolik oleh Menteri Bappenas, Perwakilan Masyarakat Sipil dan Perwakilan K/L terkait untuk menandai dimulainya implementasi RAN OGI ke VII. Dalam Renaksi tersebut, PWYP Indonesia terlibat dalam komitmen Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership dan Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang menjamin keterbukaan data dan informasi perizinan tata ruang. Penulis: Ersya S. Nailuvar Reviewer: Aryanto Nugroho