WED, 05/07/2014 - 14:05 ADMIN

Taliwang, Sumbawanews.com.- Solidaritas Masyarakat untuk Transpransi (SOMASI) NTB melakukan program kemitraan dengan pemerintah daerah Sumbawa Barat untuk mengoptimalkan Pejabat Pengelolah Informasi Dokumentasi (PPID) diwilayah itu.

Hal itu pasalnya dilakukan untuk mendorong transparansi penggunaan dana bagi hasil dari sektor ekstraktif, yaitu sektor pertambangan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

Dikatakan koordinator program, Deny wanputra, kepada media ini, Selasa (6/5) kemarin di kantor humas pemerintah daerah KSB, program optimlasasi PPID adalah serangkaian program untuk memperjelas pengalokasian dana bagi hasil sektor pertambangan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.

Penguatan PPID ini sangat diperlukan, karena bukan hanya bicara dalam konteks semangat keterbukaan informasi publik, tapi hal tersebut merepukan bagian untuk mengurangi potensi KKN didaerah. Apalagi sumbawa barat, sebagai daerah yang memiliki potensi tambang sangat besar, dengan PT NNT didalamnya, pasti memiliki anggaran yang besar untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kita ingin bangun kemitraan, dan semoga ini menjadi langkah awal untuk mengoptimalisasi PPID demi pengentasan kemiskinan," tandasnya.

Deny, yang saat itu hadir bersama sejumlah timnya, mendatangi langsung kantor humas Sumbawa Barat, dan mendapat respon positif dari pemerintah setempat. Selain itu, untuk mendukung program itu, deny bersama timnya dijadwalkan bertemu dengan TKPKD untuk membahas tentang format dan perekmbangan TKPKD di Sumbawa Barat.

"Ini program bagus, kamipun berterima kasih dan menyambut baik pendampingan ini," ujar kepala bagian humas pemda KSB.

Sejauh ini, pemerintah daerah sumbawa barat telah membentuk struktur PPID, dan tengah merancang aturan teknis untuk mendukung terlaksanakanya PPID di birokrasi. Meski demikian, ia mengakuai ada beberapa kendala untuk mengoptimalkan PPID, sehingga dengan kehadiran somasi NTB bersama programnya akan bisa mempercepat optimalis PPID (Unang Silatang).

Sumber : Sumbawanews