BISKOM | Jakarta - Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang terbuka dan partisipatif melalui peluncuran dan diseminasi White Paper bertema “Open Government Partnership sebagai Instrumen untuk Mencapai Target Pembangunan Asta Cita” . Acara ini diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia di Jakarta, Kamis (8/5/2025). Sebagai salah satu negara deklarator Open Government Partnership (OGP) sejak 2011, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Peluncuran White Paper ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antara Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) dan Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia (RAN OPI), serta mendorong pengesahan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia (Stranas KPI). Aryanto Nugroho, perwakilan tim penulis White Paper, menyatakan bahwa dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk IJRS, TI Indonesia, ICW, dan PWYP. “White Paper ini menyajikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keterbukaan pemerintah dan parlemen, serta mendorong integrasi antara RAN OGI dan RAN OPI sesuai dengan kerangka kerja dan prinsip-prinsip OGP,” ujar Aryanto. Dalam sesi bilateral sebelumnya, masyarakat sipil telah menyerahkan Two-Pager White Paper kepada pemerintah, yang berisi rekomendasi kebijakan penguatan open government di Indonesia . Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya penguatan regulasi dan komitmen keberlanjutan Open Government Indonesia di tengah tantangan global dan regional. Sementara itu, Andry Indrady, Kepala BSK Kementerian Hukum dan HAM, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan bahwa OGP adalah instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif. “BSK membutuhkan adanya policy brief yang disusun masyarakat sipil dan berkomitmen untuk menjembatani kepentingan masyarakat sipil dalam proses advokasi Perpres Stranas KPI,” ungkap Andry. Koalisi masyarakat sipil juga menekankan pentingnya optimalisasi inisiatif OGP di tingkat lokal, mengingat peran strategis DPR RI sebagai representasi masyarakat Indonesia di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan OGP untuk memperkuat ekosistem reformasi dan koalisi reformasi yang lebih kuat . Dengan peluncuran White Paper ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, serta memastikan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan keterbukaan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan Asta Cita yang inklusif dan berkelanjutan. Sumber: Biskom